Strategi diversifikasi ini akan dilakukan melalui penerbitan SBN valuta asing (valas) berdenominasi yuan yakni Panda Bond. Obligasi ini awalnya direncanakan terbit awal Juli 2026 di daratan China, namun diundur hingga akhir Juli.
Purbaya tidak menampik nantinya beban utang pemerintah bisa saja semakin naik sejalan dengan imbal hasil yang kian agresif dinaikkan. Namun, hal ini bakal tidak terelakkan apabila penerbitan SBN valas pemerintah hanya bergantung kepada dolar atau investor Amerika Serikat (AS).
Apalagi, kini otoritas fiskal dan moneter tengah kompak menaikkan yield obligasi guna meningkatkan daya tarik instrumen aset rupiah dalam rangka memicu aliran modal asing masuk (inflow).
"Tetapi kan saya sedang diversifikasi juga ke renminbi, itu kan paling 2,5% sampai 2,7% yield-nya. Jadi kami akan diversifikasi surat utang sehingga average imbal hasilnya akan cenderung turun," tuturnya.
Kunci untuk menjawab kekhawatiran soal rasio pembayaran bunga utang pemerintah ke penerimaan terletak pada penerimaan. Dia mengklaim, saat ini level rasio tersebut masih berada sekitar 14% karena penerimaan daerah juga ikut dihitung.
Oleh sebab itu, tidak hanya mendorong penerimaan pajak di pusat, dia menyatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga penerimaan pemda turut terdongkrak
"Kita di bawah 14% kalau enggak salah. Batasnya 15%. Jadi aman, tetapi kami akan perhatikan itu dari waktu ke waktu. Yang jelas anggaran saya aman. Prospek ekonomi Indonesia bagus ke depan. Anda semua enggak usah takut. Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik," terang Purbaya.
Sebelumnya, S&P Global Ratings memperkirakan utang bersih pemerintah umum (net general government debt) akan meningkat sekitar 2,9% dari PDB setiap tahun selama periode 2026–2029.
Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara (interest-to-revenue ratio) diperkirakan masih berada di atas 15% pada 2026–2027, sebelum kembali turun di bawah 15% seiring penurunan suku bunga dan meningkatnya pertumbuhan penerimaan negara.
“Berdasarkan asumsi tersebut, utang bersih pemerintah umum diperkirakan meningkat menjadi 37,4% dari PDB pada akhir 2029, dari 36,4% pada 2024,” kata S&P dalam laporan terbarunya.
Lembaga pemeringkat global tersebut juga memperkirakan kewajiban kontinjensi (contingent liabilities) pemerintah yang berasal dari sistem keuangan akan tetap terbatas.
“Penilaian ini didasarkan pada asesmen kami terhadap risiko industri perbankan Indonesia yang berada pada level '5' serta ukuran neraca sektor perbankan yang masih di bawah 60% dari PDB,” kata S&P.
S&P juga mencatat, kenaikan biaya impor serta intervensi Bank Indonesia untuk menopang nilai tukar rupiah turut meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal bruto (gross external financing needs).
S&P memproyeksikan rasio kebutuhan pembiayaan eksternal bruto terhadap total penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan meningkat menjadi 98,9% pada 2026, dari 92,9% pada 2025.
Meski demikian, S&P memperkirakan rasio tersebut akan membaik secara bertahap hingga mencapai sekitar 96,1% pada 2029, didukung oleh keberlanjutan kebijakan hilirisasi pemerintah serta berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan ekspor.
“Kami memperkirakan utang luar negeri bersih (narrow net external debt) akan rata-rata mencapai 69,1% dari penerimaan transaksi berjalan selama periode 2026–2029. Sejak 2022, utang luar negeri bruto telah menurun secara signifikan seiring pelunasan bersih utang luar negeri oleh sektor nonpemerintah di tengah tingginya suku bunga global dan menguatnya dolar Amerika Serikat,” kata S&P.
(mfd/ell)
