Menurut Eniya, secara teknis HVO memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan FAME karena lebih stabil, tidak memiliki persoalan terkait kandungan air, monogliserida, serta lebih tahan terhadap oksidasi.
Untuk itu, Eniya menyatakan apabila kadar biodiesel dinaikkan di atas 50%, maka penambahan HVO menjadi pilihan yang lebih baik dari sisi teknis.
“Kalau ya feeling saya sih lebih baik menambah HVO, tetapi secara teknis ya. Kalau secara teknis karena kita selalu menguji teknis, lebih bagus HVO. HVO itu tidak ada isu dengan monogliserida, tidak ada isu dengan air, dia sangat lebih stabil,” ucap dia.
Kendati begitu, Eniya mengungkapkan HVO memiliki harga yang terbilang tinggi dibandingkan dengan FAME ataupun solar murni.
Eniya mengatakan biaya produksi HVO saat ini masih sekitar satu setengah kali lebih mahal dibandingkan dengan FAME.
Dia memperkirakan harga HVO atau D100 yang diproduksi melalui proses hidrogenasi masih berada di kisaran Rp24.000/liter, sementara harga FAME sekitar Rp14.000/liter.
Dengan begitu, Eniya berharap terdapat terobosan teknologi untuk menekan biaya produksi HVO. Dia juga berharap PT Pertamina (Persero) dapat mengefisiensikan ongkos produksi D100 atau HVO agar harganya lebih kompetitif.
“Nah kemarin pun saya tanya proses yang dilakukan oleh Pertamina pada saat membuat D100 itu apakah bisa diefisienkan? Harganya berapa? Kalau satu liternya masih Rp24.000/liter kayak gitu, padahal FAME kan Rp14.000/liter. Sudah satu setengah kali lipat lebih kan,” ungkapnya.
Eniya juga berharap lembaga riset dan perguruan tinggi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dapat mengembangkan teknologi hidrogenasi yang lebih efisien sehingga HVO dapat diproduksi dengan harga yang lebih kompetitif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menagih tenggat implementasi mandatori biodiesel B60 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, setelah sukses meluncurkan B50 pada Kamis (9/7/2026) di Karawang.
"Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus, teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu ya, teruskan jangan berhenti di B50 kalau bisa B60. Bulan apa B60?" tanya Prabowo di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis.
Pertanyaan Prabowo kemudian langsung dijawab Bahlil, "2028."
Kepala Negara menyatakan mulanya ingin mendorong mandatori B100, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk meningkatkan mandatori B40 ke B50.
Meskipun begitu, dia menegaskan dengan berlakunya B50, maka Indonesia bakal mulai menyetop impor komoditas solar.
“Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan saya dorong saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke B100. Akan tetapi, menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi,” kata Prabowo.
Berdasarkan penjelasan Bahlil, B50 diprediksi membutuhkan FAME sebesar 16,7—18 juta kiloliter (kl). Sementara itu, kebutuhan CPO untuk B50 diprediksi mencapai 15,2—16,3 juta ton.
Untuk itu, Bahlil nenegaskan Indonesia bakal mulai menyetop impor solar. Alasannya, dari total konsumsi solar sebesar 38—40 juta kl, Indonesia mengimpor sekitar 4 juta kl solar per tahun dan saat ini bisa makin menyusut gegara B50.
“Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kiloliter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Ini adalah pertama kali,” ujar Bahlil dalam kesempatan itu.
Di sisi lain, implementasi B40 bakal menghemat devisa Rp133,3 triliuan dan diperkirakan dapat meningkat hingga Rp170 triliun seiring berlakunya B50.
Selain itu, B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
(azr/wdh)
