Sayangnya, Indonesia dinilai belum mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Satu sisi, banyak lulusan teknik maupun informatika masih memiliki kompetensi yang kuat pada aspek teori, pemrograman maupun administrasi jaringan.
Pada sisi sebaliknya, mereka belum cakap dalam keterampilan yang bersifat mission critical bagi operasional pusat data.
Kompetensi tersebut meliputi pengelolaan sistem kelistrikan atau power system, sistem pendingin atau cooling, keamanan siber atau cybersecurity, kepatuhan operasional atau compliance, hingga pengelolaan fasilitas yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam.
Kondisi itu, lanjut Onno, tecermin dari masih tingginya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas mencapai 5,39% dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 4,31% pada 2025. Namun di sisi lain, perusahaan pusat data masih kesulitan memperoleh tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan.
Selain persoalan kompetensi, Onno menyoroti fenomena brain drain yang dinilai semakin mempersempit pasokan talenta digital Indonesia.
Mengutip data Universitas Gadjah Mada (UGM), sebanyak 3.912 warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan ke Singapura sepanjang 2019–2022, dengan mayoritas berada pada usia produktif 25–35 tahun.
Sementara itu, data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan hampir separuh imigran Indonesia di negara-negara anggota OECD merupakan kelompok berpendidikan tinggi.
"Talenta terbaik tidak akan pulang hanya karena imbauan. Mereka pulang bila Indonesia menjadi tempat terbaik untuk berkarya," ujar Onno.
Bagi Onno, pemerintah tidak cukup hanya mendorong nasionalisme, tetapi juga harus menyediakan insentif ekonomi dan profesional berupa gaji yang kompetitif.
Dorongan lain berupa proyek AI dan pusat data berskala global, akses terhadap sertifikasi internasional, jalur karier yang jelas, hingga kesempatan memimpin proyek-proyek strategis nasional.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Onno mengusulkan pembentukan National Data Center & AI Infrastructure Talent Program yang mencakup penyusunan kurikulum nasional pusat data di perguruan tinggi dan politeknik.
Diperlukan pula kewajiban magang industri selama enam hingga 12 bulan, pembangunan laboratorium pembelajaran (teaching data center lab), serta penguatan sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di era dunia yang semakin bergantung pada teknologi, program yang dijalankan pemerintah terkait talenta digital belum cukup untuk mengejar kebutuhan industri pusat data. "Kurang banget," katanya saat ditanya mengenai efektivitas program tersebut.
Ketua Umum IDPRO Erick Hadi sebelumnya menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di sektor pusat data akan terus meningkat seiring maraknya pembangunan fasilitas baru di Indonesia.
Mengacu pada target pengembangan talenta digital pemerintah, Erick memperkirakan industri pusat data membutuhkan sedikitnya sekitar 6.000 tenaga kerja baru setiap tahun. Namun, kapasitas tersebut hingga kini belum mampu dipenuhi. "Pertanyaannya adalah, emang kita ada 6.000 tenaga kerja baru diciptakan? nggak ada," ujar Erick kepada Bloomberg Technoz.
Menurut Erick, salah satu penyebabnya adalah belum adanya jurusan khusus pusat data di Indonesia. Industri selama ini masih mengandalkan lulusan teknik elektro, teknik mesin maupun teknik informatika yang kemudian diberikan pelatihan tambahan sebelum bekerja di pusat data.
(wep)
