“Arus masuk valas bulan itu cukup untuk menutup sebagian tekanan, tetapi belum cukup untuk mengembalikan cadangan devisa ke posisi akhir 2025,” sebut Josua kepada Bloomberg Technoz.
Sebagai catatan, utang luar negeri jatuh tempo Indonesia pada tahun ini senilai Rp833 triliun. Jika menggunakan kurs Jisdor Rp17.961/US$, maka utang RI yang harus dilunasi sepanjang tahun ini setara dengan US$46,38 miliar, sekitar 32% dari total cadangan devisa yang dimiliki pada Mei lalu.
Proyeksi Cadangan Devisa
Pada akhir 2025, posisi cadangan devisa RI sempat mencapai US$156,5 miliar, atau setara dengan 6,2 bulan impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah. Penurunan cadangan devisa yang cukup tajam sepanjang 2026 ini disebabkan oleh tingginya volatilitas rupiah.
Ke depan, volatilitas rupiah diproyeksikan masih akan berlanjut lantaran beberapa hal. Seperti, ketidakpastian arah kebijakan moneter global, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS, ketegangan geopolitik, serta potensi arus keluar modal masih dapat memicu volatilitas pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
“Di samping itu, memburuknya kinerja perdagangan Indonesia belakangan ini juga perlu dicermati, karena pelemahan pendapatan ekspor berpotensi memperlambat laju akumulasi cadangan devisa,” sebut laporan Samuel Sekuritas.
Sementara, Josua dan tim ekonom PIER memproyeksikan cadangan devisa berpotensi berada di kisaran US$140 miliar hingga US$145 miliar. Penurunan devisa ini berpotensi disebabkan oleh, kondisi penyangga eksternal Indonesia menipis dibanding akhir 2025, dan pelebaran defisit transaksi berjalan di sekitar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam proyeksi Fitch Ratings, cadangan devisa hingga akhir tahun ini berpotensi turun ke sekitar 4,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Lembaga pemeringkat utang ini menyebut dapat menurunkan peringkat utang RI jika cadangan devisa kembali menyusut dan berada di bawah batas rata-rata negara BBB yakni 5 bulan pembayaran impor dan utang luar negeri.
Menambah Cadangan Devisa
Untuk kembali ke posisi akhir 2025, setidaknya Indonesia membutuhkan tambahan sekitar US$10 miliar hingga US$11 miliar dari posisi Juni. Tentu, penambahan devisa ini tak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi di tengah kondisi rupiah yang masih volatil dan BI membutuhkan upaya intervensi.
Menurut Josua, memupuk devisa tak bisa hanya mengandalkan penerbitan SRBI. Sebab arus masuk SRBI bersifat jangka pendek dan mudah keluar.
“Pemerintah perlu memperkuat sumber devisa yang lebih tahan lama misalnya memperbesar realisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), menjaga surplus perdagangan, mendorong ekspor manufaktur dan hilirisasi bernilai tambah, mempercepat penerimaan devisa dari pariwisata dan jasa, serta menarik investasi langsung yang benar-benar membawa valas masuk,” terang Josua.
Dia menambahkan, dari sisi pembiayaan, penerbitan obligasi valas masih bisa menjadi opsi, tetap harus digunakan secara selektif agar tidak menambah risiko utang valas secara berlebihan. Diversifikasi ke Samurai Bond, Panda Bond, sukuk global, atau instrumen valas lain dapat membantu jika waktunya tepat dan biayanya kompetitif. Namun, strategi ini hanya membeli waktu.
“Perbaikan cadangan devisa yang sehat harus berasal dari ekspor, investasi langsung, repatriasi devisa, dan turunnya kebutuhan intervensi, bukan semata dari penambahan utang luar negeri,” ujar Josua.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi kebocoran devisa dari sisi impor. Seperti mengendalikan impor energi, impor konsumsi yang tidak mendesak, serta ketergantungan bahan baku strategis yang bisa diproduksi di dalam negeri. Josua menilai, defisit perdagangan Mei menjadi peringatan karena impor tumbuh jauh lebih cepat daripada ekspor, sehingga tekanan ke cadangan devisa dapat kembali muncul jika pola ini berlanjut.
Untuk mengembalikan posisi cadangan devisa seperti akhir 2025, diperlukan strategi lebih struktural yang dapat menambah amunisi valas Indonesia. Seperti, memperkuat DHE, mengembalikan surplus perdagangan, menarik investasi langsung, memperbaiki kepercayaan fiskal, mengurangi ketergantungan impor energi, dan membiarkan rupiah bergerak lebih fleksibel agar BI tidak terlalu banyak menguras cadangan devisa untuk mempertahankan level tertentu.
(dsp/aji)
