"Kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," jelas Said. 

Meskipun postur anggaran MBG 2027 dipangkas, Said mengeklaim efisiensi pendanaan ini tidak akan mengurangi standar gizi yang diberikan, melainkan justru menitikberatkan pada tata kelola yang lebih baik. 

Adapun terkait dengan legalisasi pagu anggaran tersebut, Said menyebut kepastian angka final baru akan ditetapkan pada akhir kuartal ketiga tahun ini dalam pembahasan RUU APBN 2027. Pengesahan tersebut harus melalui tahapan pembahasan komprehensif bersama pihak eksekutif. 

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," imbuh Said.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran untuk program MBG terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir Mei 2026, total dana yang terserap mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53% dibandingkan posisi bulan April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.

Kemenkeu memerinci dari total 63,13 juta penerima manfaat tersebut, sebanyak 48,9 juta adalah kelompok siswa, sementara 14,3 juta sisanya adalah kelompok non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

(mfd/ell)