Adapun, PSBI mencatat rugi Rp4,98 triliun sepanjang 2025, naik 18,89% dibanding posisi rugi tahun sebelumnya sebesar Rp4,19 triliun.

Besaran rugi itu berasal dari beban bunga utang jumbo dari China Development Bank (CDB) dan selisih kurs yang diteruskan KAI untuk menutup cost overrun proyek kereta cepat.

KAI mengikat utang dengan CDB lewat fasilitas A berbentuk dolar AS sebesar US$325,62 juta dan fasilitas B berbentuk renminbi (RMB) setara dengan US$217,08 juta.

Suku bunga untuk fasilitas dengan pinjaman dolar AS sebesar 3,2% per tahun dan pinjaman dalam bentuk renminbi sebesar 3,1% per tahun.

Sampai akhir 2025, posisi ekuitas PSBI tinggal Rp5,1 triliun atau merosot 64,2% dari posisi ekuitas Rp14,26 triliun pada 2023. Sementara itu, rasio liabilitas terhadap aset PSBI mencapai 79,8% pada akhir 2025.

Rasio itu mengindikasikan sebagian besar aset PSBI dibiayai utang dengan bantalan ekuitas yang makin tipis.

Sebagian besar pembiayaan terhadap aset itu tercermin dari posisi pencatatan piutang KAI mencapai Rp10,41 triliun ke PSBI sampai periode akhir 2025.

Total piutang itu mengambil porsi sekitar 10% dari total aset KAI. Adapun, porsi piutang tidak lancar mengambil bagian sekitar Rp9,16 triliun.

Bantuan Kas

Sejak awal KAI mesti menganggung cash deficiency support (CDS) untuk menunjang operasional dan kewajiban pembayaran utang KCIC yang masih merugi.

Mengutip audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), posisi rugi KCIC mencapai Rp8,56 triliun sejak beroperasi pertengahan 2023 sampai akhir 2024. 

Kendati demikian, KCIC mulai mencetak pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA positif sekitar Rp345,65 miliar pada 2024 lalu.

Saat itu, KCIC membukukan pendapatan Rp1,61 triliun, berasal dari penjualan tiket sekitar Rp1,56 triliun dan non tiket Rp51,15 miliar. Hanya saja, realisasi pendapatan itu masih di bawah target studi kelayakan Whoosh sebesar Rp2,38 triliun.

Sementara itu, rata-rata penumpang yang diangkut Whoosh baru mencapai 16.559 orang per hari sepanjang 2024, separuh di bawah target yang diharapkan 31.000 orang per hari.

Konsekuensinya, KCIC masih memerlukan pinjaman dari pemegang saham atau CDS untuk menutup biaya operasional dan kewajiban bayar utang tersebut.

Menurut kajian konsultan China Railway Design Corporation (CRDC), KCIC membutuhkan dukungan CDS mencapai US$2,6 miliar selama 21 tahun beroperasi.

Adapun, kebutuhan CDS 2023-2024 mencapai Rp4,56 trilun. Hitung-hitungan itu belakangan ditekan ke level Rp2,34 triliun setelah optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya Whoosh.

Saat itu, porsi urunan konsorsium Danantara yang tergabung di dalam PSBI mencapai Rp1,4 triliun. Sementara itu, konsorsium China yang tergabung dalam Beijing Yawan (BY) punya bagian Rp935,69 miliar.

Belakangan PSBI hanya menyanggupi CDS sebesar Rp719,3 miliar yang sepenuhnya berasal dari setoran KAI. Sementara itu, BY menyetor separuh mengikuti porsi pembayaran PSBI sebesar Rp479,53 miliar.

Belakangan anggota konsorsium PSBI lainnya PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara VIII tak sanggup menyetor dana bantuan buat KCIC.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin menuturkan perseroannya tengah mengurus restrukturisasi utang dengan kreditur. Selain itu, Ngatemin menambahkan, likuiditas WIKA masih seret.

“Sesuai perjanjian restrukturisasi perseroan dengan kreditur di tahun 2024 dan kondisi likuiditas saat ini, perseroan tidak dapat melakukan setoran modal baru ke dalam investasi,” kata Ngatemin saat dikonfirmasi, dikutip Jumat (26/6/2026).

WIKA mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp1,6 triliun pada proyek kereta cepat sepanjang 2025. Hitung-hitungan WIKA, penyerapan bagian rugi investasi PSBI dapat tembus Rp38,17 triliun sampai tahun 2058.

Lewat surat Direksi WIKA kepada Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Nomor SE.01.01/A.DIR.00421.B/2024 tanggal 28 Mei 2024, BUMN konstruksi itu menyodorkan opsi untuk keluar dari konsorsium PSBI lewat divestasi saham.

Opsi itu dinilai bisa mengurangi dampak kerugian Whoosh pada neraca WIKA sekaligus menghapus kewajiban pinjaman pemegang saham ke KCIC.

Likuiditas yang seret turut dialami PTPN 8. Perusahaan perkebunan negara itu tak juga kuat urunan.

Sementara itu, Direktur Utama JSMR Rivan Achmad Purwanto tidak menanggapi permohonan konfirmasi ihwal setoran perseroan untuk mendukung operasional KCIC.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menuturkan dukungan dari pemegang saham relatif diperlukan untuk proyek strategis seperti Whoosh.

“Hingga kini kedua pemegang saham yakni PT PSBI dan Beijing Yawan terus memberikan support melalui pemenuhan CDS sesuai kebutuhan KCIC,” kata Eva saat dikonfirmasi.

Di sisi lain, Eva menegaskan, kinerja operasional dan bisnis KCIC terus mengalami pertumbuhan dengan peningkatan volume penumpang yang terjadi setiap tahun.

“Pada kinerja 2025 Whoosh mengangkut sebanyak 6,2 juta penumpang dengan catatan volume tertinggi dalam satu hari telah mencapai 26.770 orang di momen libur panjang,” tuturnya.

Sementara itu, audit BPK menemukan kebutuhan CDS untuk KCIC disepakati sebesar Rp2,07 triliun pada 2025. Konsorsium PSBI menanggung Rp1,24 triliun dan BY mengambil bagian Rp831 miliar.

Sampai pemeriksaan terakhir BPK per Mei 2025, kebutuhan CDS baru dipenuhi sekitar Rp1,19 triliun atau 27% dari total kebutuhan periode 2023-2025.

Pemeriksaaan itu tertuang dalam audit BPK atas pengelolaan keuangan KI dengan pemeriksaan nomor: 62/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/09/2025. Audit itu diselesaikan pada 24 September 2025.

Menurut auditor BPK yang dipimpin Pranoto, konsorsium BY sebetulnya memiliki dana untuk melunasi seluruh CDS, namun masih menunggu komitmen penyelesaian tagihan dari PSBI.

Di sisi lain, KAI baru membayar CDS sesuai porsi kepemilikan saham di PSBI. KAI perlu legal standing apabila diminta pemerintah untuk membayar tagihan CDS dari pemegang saham PSBI lainnya.

Sebelumnya, KAI telah diberikan penguatan dalam bentuk sinking fund yaitu lewat penyisihan pendapatan angkutan batu bara dan dividen yang ditahan.

“Namun, dengan kondisi CDS KCIC yang sangat signifikan, diproyeksikan sinking fund KAI hanya mampu untuk menutupi kebutuhan CDS porsi kepemilikan KAI saja,” dikutip dari hasil audit BPK.

Mengutip dokumen audit yang sama, KAI memproyeksikan kebutuhan CDS hasil modeling bersama dengan KCIC mencapai Rp25,1 triliun sampai 2062. Hitung-hitungan itu berpijak pada ridership Whoosh masih di bawah target 31.000 penumpang per hari.

Urunan BUMN

Konsorsium BUMN di bawah PSBI mendapat penugasan pemerintah untuk melaksanakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada 2015 lalu.

Dasar hukum proyek mercusuar inisiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu diatur dalam beleid setingkat Peraturan Presiden atau Perpres yang mengalami beberapa kali penyesuaian.

Selanjutnya, PSBI bersama dengan konsorsium BY membentuk usaha patungan KCIC, dengan 60% saham dikuasai konsorsium BUMN dan 40% dipegang BY.

Saat awal pendiriannya, 38% saham PSBI dikuasai WIKA, KAI dan PTPN memegang 25% dan JSMR menghimpit 12%.

Setelah adanya cost overrun US$1,2 miliar, komposisi pemegang saham PSBI dikocok ulang dengan menempatkan KAI sebagai pemimpin konsorium yang memegang 58,53% saham.

WIKA kemudian memegang 33,33% saham, disusul JSMR dan PTPN masing-masing 7,08% dan 1,03%.

Proyek ini belakangan menelan investasi US$7,27 miliar yang dibiayai dari pinjaman CDB US$4,55 miliar dan sisanya dipenuhi dari ekuitas pemegang saham US$2,72 miliar.

Konstruksi kereta cepat itu molor dari tiga tahun menjadi delapan tahun, sejak 2016 sampai dengan 2023. Konsekuensinya, seluruh perencanaan awal meleset yang mengakibatkan pembengkakan biaya.

Bloomberg Technoz telah meminta konfirmasi terkait dengan beban keuangan proyek Whoosh ke Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Hanya saja, permohonan konfirmasi tidak ditanggapi sampai berita tayang.

Bobby sempat menyinggung utang dan pembiayaan proyek Whoosh bakal menjadi bom waktu untuk perseroan saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, (20/8/2025).

Belakangan, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menegaskan perseroan tidak bakal sendirian untuk mengelola masalah keuangan di KCIC.

Anne beralasan pemerintah telah menerbitkan beleid anyar yang memperkuat dukungan Danantara dan pemerintah untuk melunasi kewajiban utang Whoosh.

Beleid itu merujuk pada Perpres Nomor 29 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. 

Perpres itu menjamin penyertaan modal negara kepada pimpinan PSBI serta opsi penjaminan pemerintah atas kewajiban KAI sebagai pimpinan konsorsium untuk memenuhi modal KCIC.

“Artinya, masalah keuangan KCIC, KAI tidak sendiri ada Danantara sebagai pemegang saham dan juga pemerintah,” kata Anne.

Sebelumnya, BPI Danantara memastikan restrukturisasi utang kereta cepat itu mendekati tahap akhir.  “Satu atau dua bulan lagi akan beres," kata COO Danantara Dony Oskaria kepada awak media, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Rencanannya, Dony menuturkan, restrukturisasi Whoosh akan menyisakan anggota konsorsium yang memang memiliki core bisnis yang sesuai.

"Kami kembalikan semua ke porsinya. Misal, WIKA bukan bidangnya di situ, karena WIKA fokus ke kontraktor,” kata Dony.

(naw)