Bloomberg Technoz, Jakarta - Keputusan pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai salah sasaran.

Pengamat properti sekaligus Konsultan Perumahan, Anton Sitorus mengatakan kebijakan yang diklaim dapat meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut justru tidak menyentuh akar persoalan perumahan di Tanah Air.

"Suruh saja pemerintah periksa, apakah pernah ada masalah dalam tenor pembayaran? Itu tidak pernah jadi isu dalam perumahan. Menurut saya itu mengada-ngada saja, atau pemerintahnya tidak mengerti," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/6/2026).

Anton menilai selama tenor KPR 12 hingga 15 tahun sudah cukup untuk mayoritas konsumen dalam mengambil cicilan. Bahkan, menurutnya, banyak debitur melunasi pinjaman lebih cepat.

Logika pemerintah yang memutuskan perpanjangan tenor, kata dia, tersebut justru lebih berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, semakin panjang tenor, maka akumulasi total bunga yang dibayarkan semakin besar.