Dalam hal ini, DPR dan pemerintah sepakat bahwa batas usia pensiun tamtama dan bintara paling tinggi 59 tahun; perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun.
Selanjutnya, khusus untuk perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi adalah 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Aturan ini membuka ruang bagi pejabat Kapolri - satu-satunya bintang empat di kepolisian, untuk mendapatkan pensiun yang lebih panjang.
Ketentuan tersebut berubah dari aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Sementara itu, anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan hingga usia 60 tahun.
Kedua, tambahan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp20,9 triliun. Kenaikan anggaran ini bakal diprioritaskan untuk berbagai hal, misalnya pengadaan perlengkapan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2029; penambahan alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; penambahan alokasi anggaran terpusat untuk Operasi Damai Cartenz, Lilin, dan Operasi Ketupat; dan penambahan alokasi anggaran penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan tamu penting atau VVIP.
Ketiga, belanja modal sebesar Rp40,6 triliun yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik; pemenuhan kendaraan khusus Brimob; pembangunan rumah dinas bagi anggota Polri; dan pemenuhan peralatan material khusus (Almatsus) Polri dalam rangka untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Tanggapan Komisi III DPR
Menanggapi usulan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mengatakan Komisi III DPR menerima dan menyetujui penjelasan Dedi atas usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp118 triliun.
“Serta akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp66,18 triliun, sehingga menjadi sebesar Rp184,18 triliun,” ujar Rano.
(dov/frg)
