Wilayah Terdampak
Sementara itu, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, hingga sebagian besar Pulau Papua.
Adapun pada September, puncak kemarau diprediksi terjadi di Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan hingga akhir Mei 2026 sebanyak 200 ZOM atau 11,83% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Wilayah yang terdampak meliputi sebagian Sumatra, Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG juga memperkirakan sebanyak 198 ZOM atau 31,60% luas daratan akan memasuki musim kemarau sepanjang Juni 2026.
Potensi El Nino
Menurut Ardhasena, musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Situasi tersebut perlu diwaspadai karena beriringan dengan potensi berlanjutnya fenomena El Nino hingga awal tahun depan atau 2027.
"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Namun demikian, dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober," kata Ardhasena.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit air.
Sektor sumber daya air juga diminta melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.
Di sektor energi, pengelola bendungan diimbau menjaga kapasitas air untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG juga mengingatkan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memburuknya kualitas udara yang dapat memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Untuk itu, BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus memperkuat langkah mitigasi, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," tutur Faisal.
(dec/wdh)
