Kekhawatiran serupa juga disampaikan Australian Signals Directorate (ASD). Dalam sebuah catatan publik yang dirilis Maret lalu, lembaga tersebut menyebut operator satelit swasta memiliki kendali yang sangat besar terhadap jaringan komunikasi yang mereka operasikan.
“Pengaruh ini dapat melampaui kapasitas regulasi masing-masing negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kedaulatan dan perlindungan kepentingan nasional,” tulis ASD.
Ketergantungan pemerintah terhadap Starlink juga terus meningkat. Pemerintah federal Australia tercatat telah memberikan lebih dari selusin kontrak kepada perusahaan tersebut dengan nilai sedikitnya 7,13 juta dolar Australia.
Jika digabung dengan kontrak pemerintah negara bagian, nilainya mencapai lebih dari 50 juta dolar Australia, termasuk kontrak senilai 41 juta dolar Australia dengan NSW Rural Fire Service untuk memasang Starlink pada ribuan kendaraan pemadam kebakaran.
Dosen Hukum Antariksa Flinders University, Joel Lisk mengatakan Australia memang memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatur Starlink. Namun pengawasan terhadap ribuan satelit yang beroperasi di luar wilayah nasional tetap menjadi tantangan.
“Semua negara menghadapi persoalan yang sama. Jika tidak mengizinkan layanan seperti SpaceX beroperasi, masyarakat bisa dirugikan. Namun jika diizinkan, muncul pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat mengendalikan layanan tersebut,” kata Lisk.
Kekhawatiran tersebut kian relevan pasalnya SpaceX dan Elon Musk pernah berselisih dengan regulator Australia. Pada 2025, regulator telekomunikasi Australia menemukan Starlink gagal memenuhi kewajiban pelaporan pengaduan pelanggan. Sebelumnya, perusahaan juga mendapat peringatan terkait pelanggaran aturan promosi layanan.
Pada saat yang sama, SpaceX bersiap melantai di bursa NASDAQ melalui IPO yang diperkirakan menjadi salah satu penawaran saham terbesar tahun ini. Dana hasil IPO akan digunakan untuk memperluas jaringan Starlink dan meningkatkan kapasitas layanan satelit globalnya.
Starlink dan SpaceX saat ini dilindungi oleh peraturan Australia yang tumpang tindih. Presentasi Urusan Dalam Negeri mengidentifikasi bahwa Starlink dianggap sebagai aset penting di bawah undang-undang infrastruktur penting Australia.
Penunjukan ini disertai dengan beberapa persyaratan hukum, termasuk melindungi dirinya dari risiko yang akan merusak operasinya dan melaporkan detail kepemilikannya. Ini juga merupakan operator telekomunikasi berlisensi yang berada di bawah lingkup regulator, Otoritas Komunikasi dan Media Australia (ACMA), kata Dr Lisk.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa interaksi antara rezim peraturan yang berbeda itu sulit. Dr Lisk mengatakan masalah itu tidak hanya terjadi di Australia. "Peraturan sistem satelit skala besar adalah area perhatian regulasi yang asli, dengan regulator di seluruh dunia masih bergulat dengan kecepatan perkembangan teknologi.”
(mef/wep)
