“Ini merupakan langkah pro-stabilitas untuk memperkuat rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran. Namun, nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh suku bunga. Rupiah juga dipengaruhi harga minyak, kebutuhan dolar untuk impor energi, pembayaran dividen dan utang luar negeri, arus modal asing, kredibilitas fiskal, serta persepsi investor terhadap arah kebijakan pemerintah,” kata Josua.

Menurut Josua, untuk jangka panjang  kenaikan BI Rate hanya akan efektif bila menjadi bagian dari bauran kebijakan yang lebih luas.

BI tetap perlu menjaga pasokan valuta asing melalui intervensi yang terukur, memperkuat instrumen seperti SRBI, menjaga stabilitas pasar SBN, dan membatasi permintaan dolar yang tidak didukung transaksi nyata.

Menurutnya, jika hal ini tidak dilakukan kenaikan suku bunga ini niscaya hanya akan menjadi rem sementara, sementara karena sumber tekanan rupiah tetap berasal dari neraca eksternal dan kepercayaan pasar.

Meski cadangan devisa April 2026 memang masih tinggi sebesar 146,2 miliar dolar AS, setara 5,8 bulan impor, tetapi sudah turun dari 148,2 miliar dolar AS pada Maret karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi rupiah. 

Menurutnya, hal Ini menunjukkan ruang intervensi masih ada, tetapi tidak boleh digunakan tanpa batas.

Tahan Pertumbuhan Ekonomi

Josua juga menyebut bahwa kenaikan suku bunga ini juga akan menahan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui konsumsi barang tahan lama, investasi swasta, properti, otomotif, dan sektor yang banyak bergantung pada pembiayaan.

Ia juga bilang kenaikan BI Rate akan menaikkan biaya dana perbankan secara bertahap, lalu berpotensi masuk ke suku bunga kredit baru.

“Dampaknya tidak selalu langsung, karena bank masih memiliki likuiditas dan suku bunga kredit sebelumnya sempat turun,” lanjutnya.

Josua memaparkan, data SBDK (suku bunga dasar kredit) menunjukkan pada Februari 2026 SBDK turun menjadi 8,63% dan suku bunga kredit rupiah secara agregat masih menurun pada Maret 2026, tetapi pertumbuhan kredit saat itu sudah melambat menjadi 9,37% secara tahunan dan permintaan kredit terindikasi masih terbatas.

Artinya, kenaikan BI Rate akan datang pada saat kredit belum benar-benar kuat, sehingga risiko perlambatan kredit menjadi lebih nyata pada semester II 2026.

Sementara itu, dari sisi kredit, dampak paling cepat akan terasa pada kredit konsumsi, kredit kendaraan, kredit properti, kredit UMKM yang berisiko lebih tinggi, dan kredit modal kerja sektor yang margin usahanya tipis.

Apalagi, survei Perbankan BI menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 memang tetap tumbuh, tetapi lebih rendah dibanding triwulan IV 2025, sementara standar penyaluran kredit bank menjadi lebih berhati-hati.

“Dengan kata lain, kenaikan BI Rate bisa membantu stabilitas rupiah, tetapi konsekuensinya adalah bank akan makin berhati-hati memilih debitur, terutama pada segmen yang arus kasnya rentan terhadap kenaikan biaya bahan baku, pelemahan daya beli, dan volatilitas nilai tukar,” katanya.

Namun, dampak negatif terhadap pertumbuhan dan kredit tidak boleh dibaca secara satu arah. Jika BI tidak menaikkan suku bunga dan rupiah terus melemah, dampaknya bisa lebih buruk karena harga impor, energi, bahan baku, obat, pangan, dan biaya produksi akan naik lebih luas.

Pelemahan rupiah yang tidak terkendali juga dapat memukul kepercayaan investor, menaikkan imbal hasil SBN, memperberat biaya pembiayaan pemerintah, dan akhirnya menekan pertumbuhan lebih dalam.

“Jadi, kenaikan BI Rate adalah pilihan yang mahal, tetapi bisa menjadi biaya yang diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Pilihan kebijakan saat ini bukan antara pertumbuhan dan stabilitas, melainkan bagaimana menjaga stabilitas agar pertumbuhan tidak terganggu lebih dalam,” katanya.

(ell)