Senada dengan Purbaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani membenarkan bahwa perbaikan tata kelola ini akan berdampak langsung pada performa finansial riil perusahaan di dalam negeri.
Menurutnya, selama ini nilai penuh dari komoditas yang diekspor tidak sepenuhnya terekam di dalam pembukuan internal perusahaan akibat posisinya yang sengaja dikecilkan.
"Betul. Kalau dulu whole value-nya tidak ter-capture di company side, sekarang akan lebih positif. Karena transparansi transaksi. Itu kuncinya," kata Rosan.
Sebelumnya, rencana pembentukan badan ekspor SDA telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR.
Prabowo menegaskan bahwa penunjukan BUMN sebagai fasilitas pemasaran tunggal, yang bertujuan mengakhiri praktik under-invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor yang selama bertahun-tahun menggerus potensi penerimaan negara.
"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar. Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” kata Prabowo.
Sebagai informasi, Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk pada 18 Mei 2026 dan memiliki kantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Gatot Subroto.
Eks Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony menjabat sebagai Direktur Utama Danantara Sumber Daya Indonesia.
Sementara, jabatan komisaris utama Danantara Sumber Daya Indonesia diisi oleh Harold Jonathan Dharma TJ, yang pernah menjabat sebagai Direktur di Mandiri Sekuritas.
(dhf)
