Duterte menghadapi empat tuntutan utama, termasuk penyalahgunaan dana publik dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa langkah hukum ini murni bermotif politik.
Sara Duterte, putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, saat ini masih memimpin berbagai jajak pendapat sebagai kandidat terpopuler untuk menggantikan Marcos setelah masa jabatan enam tahun sang presiden berakhir pada 2028.
Sebelumnya, ia sempat dimakzulkan untuk pertama kalinya pada Februari 2025, namun Mahkamah Agung membatalkan tuntutan tersebut karena alasan prosedural.
Upaya pemakzulan kali ini semakin meningkatkan tensi politik di Filipina, yang saat ini tengah diguncang krisis korupsi pemerintah yang masif serta guncangan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah. Di tengah lonjakan inflasi, Filipina pekan lalu melaporkan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak tahun 2009, di luar periode pandemi.
Marcos dan Duterte sempat bekerja sama untuk memenangkan Pemilu 2022, namun perbedaan visi politik menyebabkan aliansi mereka runtuh. Sejak saat itu, persaingan keduanya mendominasi panggung politik nasional. Pada Februari lalu, upaya pemakzulan terhadap Presiden Marcos juga gagal setelah komite kehakiman menilai tuntutan yang diajukan "tidak memiliki substansi yang cukup."
Filipina sendiri memiliki sejarah panjang dalam proses pemakzulan pejabat tinggi negara, yang paling menonjol adalah kasus mantan Presiden Joseph Estrada dan mendiang Ketua Mahkamah Agung Renato Corona.
(bbn)
