Pada Oktober lalu, pemerintahannya memblokir pengesahan tarif bersejarah atas emisi industri pelayaran, dengan menyebutnya sebagai “pajak karbon global” bagi warga Amerika.
Koalisi ini bertujuan untuk lebih menyelaraskan praktik penetapan harga karbon di seluruh dunia.
"Kita perlu memastikan bahwa sistem perdagangan emisi ini saling terhubung, sehingga perdagangan kredit karbon menjadi jauh lebih mudah, dan perusahaan juga difasilitasi dalam beroperasi di berbagai yurisdiksi,” kata Kurt Vandenberghe, direktur jenderal iklim di Komisi Eropa.
Koalisi baru ini juga akan mencakup Inggris, Kanada, Prancis, Turki, Selandia Baru, dan Jerman, sementara yurisdiksi sub-nasional, seperti California dan Quebec, bakal bergabung sebagai pengamat.
“Kami masih percaya bahwa di AS, banyak pemerintah daerah, negara bagian, perusahaan, dan organisasi berkomitmen pada upaya penyesuaian perubahan iklim, dan kami ingin bekerja sama dengan mereka,” kata Li Gao, wakil menteri ekologi dan lingkungan China. “Koalisi ini sangat penting.”
China, sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, tahun lalu berjanji akan mengurangi emisi sebesar 7–10% dari tingkat puncak pada tahun 2035 dan berencana memperluas kapasitas kumulatif tenaga surya dan angin hingga enam kali lipat.
Pasar karbonnya dijadwalkan akan beralih dari sistem berbasis intensitas menjadi batas absolut dan memperluas cakupannya ke sektor-sektor termasuk petrokimia dan penerbangan.
Uni Eropa memiliki pasar emisi paling ketat di dunia yang mencakup lebih dari 10.000 fasilitas di sektor-sektor mulai dari baja hingga semen dan kertas. Uni Eropa juga telah menerapkan pungutan batas karbon atas impor produk-produk tertentu. Brasil diperkirakan akan meluncurkan pasar karbon nasional secara penuh pada awal dekade depan.
Koalisi ini akan membantu membangun kepercayaan terhadap pasar karbon serta mempromosikan inovasi dan investasi, menurut Cristina Froes de Borja Reis, Sekretaris Luar Biasa Brasil untuk Pasar Karbon.
Koalisi ini akan berupaya membuat pengukuran dan pelaporan emisi menjadi lebih transparan, tetapi juga bertujuan membantu negara-negara mengakses pasar kredit karbon yang diawasi PBB, yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris yang bersejarah.
(bbn)
