Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporannya BPK menyoroti permasalahan yang terjadi dalam Menteri  Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan.

"Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN (cross cutting) untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal," kata Ketua BPK, Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan DPR, Selasa (21/4/2026).

Pada bidang pangan, BPK merekomendasikan Menteri Koordinator (Menk) Bidang Pangan agar mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

BPK juga merekomendasikan Menteri Pertanian untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi

Selain itu,  BPK mengungkapkan beberapa permasalahan dan merekomendasikan kepada Menko Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi yang lebih terstruktur.

Serta merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai.