Sementara itu BPK juga menyoroti soal BPJS Kesehatan dan meminta Menteri Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan pihak BPJS dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disarankan oleh BPK untuk memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Sementara itu, terkait sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

(ell)