Hanya berselang enam bulan setelah menjabat, Takaichi—yang dikenal sebagai politisi berhaluan garis keras dalam isu keamanan—bergerak cepat memperkuat profil militer Jepang. Ia menaikkan anggaran pertahanan dan memposisikan Jepang untuk menjadi pemain besar di pasar pertahanan global.
Langkah ini menyusul penandatanganan kesepakatan penjualan kapal perang canggih ke Australia beberapa hari lalu, yang menjadi ekspor peralatan tempur mematikan pertama Jepang pasca-perang. Kontraktor utama dalam kesepakatan tersebut, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, menempati peringkat ke-32 dunia pada tahun 2024 berdasarkan pendapatan sektor pertahanan menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Pemerintah berharap kesepakatan dengan Australia menjadi pembuka jalan bagi kontrak-kontrak ekspor lainnya. Jepang juga berharap langkah ini mendorong perusahaan lokal untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi pertahanan kunci, termasuk drone militer yang terbukti sangat efektif dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah.
Berbeda dengan kontraktor pertahanan besar di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, sektor pertahanan Jepang terdiri dari sejumlah kecil konglomerasi manufaktur dan teknologi yang bisnis utamanya berada di sektor lain. Bagi sebagian besar perusahaan, sektor pertahanan selama ini menyumbang kurang dari 20% pendapatan dan lebih banyak berfokus memasok militer Jepang yang dikenal sebagai Japan Self-Defense Forces.
Pasar yang terbatas membuat perusahaan enggan menambah kapasitas produksi, sementara perusahaan kecil kesulitan memperoleh keuntungan karena margin yang rendah. Sejumlah perusahaan juga berhati-hati terhadap stigma “bisnis kematian” yang melekat sejak era militerisme Jepang pada awal abad ke-20, meskipun kekhawatiran tersebut mulai memudar seiring generasi muda mendukung pergeseran dari orientasi pasifis setelah perang.
Meningkatnya kekuatan militer China serta program rudal dan nuklir Korea Utara turut memperkuat dukungan di Jepang untuk memperkuat militer guna menghadapi rival kawasan. Harga saham perusahaan Jepang yang memiliki bisnis pertahanan juga meningkat setelah Takaichi mempercepat rencana kenaikan belanja pertahanan menjadi 2% dari produk domestik bruto, di tengah meningkatnya konflik global.
“Untuk melindungi negara kita dan menjaga perdamaian kawasan, penting untuk lebih mendorong transfer peralatan pertahanan serta memperkuat kemampuan penangkal sekutu dan negara sahabat,” kata Kihara. “Dengan mendorong transfer peralatan pertahanan, penting juga memperkuat basis teknologi produksi pertahanan domestik yang mendukung kemampuan operasional Self-Defense Forces.”
Perusahaan kecil Jepang seperti startup teknologi menjadi pihak yang paling optimistis terhadap peluang ekspor pertahanan. Beberapa perusahaan besar masih berhati-hati mengalihkan investasi dari sektor lain, namun kesepakatan kapal fregat bernilai miliaran dolar dengan Australia menunjukkan potensi besar sektor tersebut. Meski sektor pertahanan Jepang relatif kecil, data SIPRI menunjukkan sektor ini termasuk yang tumbuh paling cepat.
Industri pertahanan domestik yang lebih besar dan beragam juga dapat membantu mengurangi ketergantungan Jepang pada peralatan militer Amerika Serikat. Tokyo diperkirakan akan memiliki armada terbesar pesawat tempur F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin di luar AS, sekaligus mengembangkan pesawat tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia dalam proyek Global Combat Air Programme.
Berdasarkan aturan ekspor baru, negara yang dapat membeli peralatan pertahanan mematikan dari Jepang dibatasi pada negara yang telah menandatangani perjanjian perlindungan informasi rahasia terkait peralatan dan teknologi tersebut. Saat ini Jepang memiliki perjanjian dengan 17 negara, termasuk sejumlah negara Eropa dan Asia Tenggara, serta Uni Emirat Arab, India, dan Amerika Serikat.
(bbn)
