Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom berpandangan pemerintah perlu mengatur urutan prioritas sebuah program di tengah anggaran yang terbatas. Hal ini merespons aturan pemerintah ihwal skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan limit Rp3 miliar per unit gerai. 

Aturan skema pembiayaan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan persoalan program Kopdes Merah Putih bukan pada ide besarnya melainkan biaya peluang. 

Menurut dia, saat ini ruang pembiayaan APBN amat sempit karena tekanan fiskal cukup berat terutama karena gejolak harga energi global yang memaksa pemerintah menambah bantalan untuk subsidi dan menjaga daya beli. Sehingga situasi saat ini bukan menjadi ajang bagi pemerintah untuk mencoba-coba program besar karena ruang APBN yang terbatas. 

Menurut dia, tanggungan sebesar Rp3 miliar per gerai akan terasa berat lantaran gerai Kopdes Merah Putih diproyeksikan tembus mencapai 80.000 unit. Sehingga APBN berpotensi mengeluarkan anggaran sekitar Rp240 triliun.