Josua menambahkan, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan dalam lelang 14 April juga terjadi pada jendela pasar yang secara teknis lebih baik dibanding 31 Maret.
Yield FR0109 turun dari 6,57944% menjadi 6,27225%, FR0108 turun dari 6,86968% menjadi 6,60998%, dan FR0106 turun dari 6,93934% menjadi 6,72964%.
"Ini menunjukkan bahwa walaupun sentimen global masih rapuh, pasar pada saat lelang justru melihat level imbal hasil SBN sudah cukup menarik dan risiko jangka pendek sedikit lebih tertata," katanya.
Meski begitu, Josua bilang kenaikan penawaran yang terjadi pada lelang kemarin lebih tepat dibaca sebagai penumpukan minat pada tenor menengah yang paling likuid, bukan pemulihan kepercayaan penuh di seluruh kurva tenor.
Utang Pemerintah Naik
Di tengah kebutuhan pembiayaan jumbo, posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari tercatat naik menjadi US$215,9 miliar.
Dengan kenaikan itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 29,8%, serta dominasi utang jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total utang luar negeri.
Dalam konteks beban anggaran, pelemahan rupiah ke level Rp17.000/US$ membuat kewajiban bunga dan cicilan pokok utang valas akan menjadi lebih mahal.
Josua memperkirakan, beban pemerintah atas kewajiban dolar yang sama jika rupiah melemah dari kisaran Rp16.000/US$ ke Rp17.000/US$ menjadi naik sebesar 6,25%.
Selain itu, pelemahan rupiah juga berdampak pada persepsi risiko, terutama jika terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil dan mahalnya biaya penerbitan utang baru.
"Rupiah yang bertahan lemah akan membuat APBN, biaya bunga, dan sentimen investor sama-sama bekerja lebih berat," kata Josua.
Kemarin, S&P Global Ratings dalam laporan terbarunya menilai peringkat utang Indonesia merupakan yang paling rentan di Asia Tenggara jika konflik Timur Tengah berlangsung lebih lama.
Lonjakan harga energi berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan melalui kenaikan impor minyak, sekaligus menekan ruang fiskal akibat membengkaknya subsidi.
"Kualitas kredit negara dengan bantalan peringkat (rating cushion) yang menurun dalam skenario gangguan pasar energi yang berkepanjangan. Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut," tulis S&P dalam laporannya.
Kenaikan biaya energi akibat perang diproyeksikan akan meningkatkan biaya subsidi Indonesia dan menekan anggaran negara. Di sisi lain, impor minyak yang lebih mahal akan memperlebar defisit transaksi berjalan.
S&P juga menilai percepatan inflasi dapat mendorong kenaikan suku bunga pasar yang pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman pemerintah.
Meski begitu, Josua menilai Indonesia masih jauh dari kata gagal bayar dalam waktu dekat, sebab masih memiliki cadangan devisa sebesar US$148,3 miliar yang setara 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
(dsp)
