“Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik,” kata Tan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas pengembangan kawasan industri berkelanjutan di Batam, Bintan, dan Karimun.
Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan skema agar kebutuhan listrik domestik tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan.
Kolaborasi CCS
Selain ekspor listrik, kerja sama juga dengan Singapura membuka peluang kolaborasi teknologi rendah karbon seperti carbon capture and storage (CCS).
Bahlil mengatakan regulasi terkait CCS telah disiapkan pemerintah untuk mendukung implementasi proyek tersebut.
“[Pembahasan] yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi,” ujarnya.
Untuk diketahui, listrik yang ditawarkan untuk ekspor berasal dari pembangkit energi surya yang merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt (GW).
Program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus membuka peluang ekspor energi bersih ke negara tetangga.
Namun, menurut Bahlil, tantangan utama proyek ini masih berkaitan dengan aspek harga. Energi hijau saat ini masih memiliki biaya produksi lebih tinggi dibandingkan energi berbasis fosil.
Pertemuan kedua menteri tersebut juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama transisi energi di kawasan Asia Tenggara.
Implementasi proyek percontohan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun diharapkan dapat segera dimulai sebagai tindak lanjut dari tiga nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya.
Kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia–Singapura telah menjadi agenda strategis kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.
Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu sumber investasi baru di sektor energi terbarukan Indonesia, khususnya untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Kepulauan Riau.
Singapura sendiri memiliki keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit energi terbarukan dalam skala besar, sehingga mengandalkan impor listrik bersih dari negara tetangga sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sistem energinya.
Pemerintah Singapura sebelumnya menargetkan impor listrik rendah karbon hingga sekitar 4 gigawatt pada 2035.
Di sisi lain, Indonesia melihat peluang ekspor listrik hijau sebagai cara mempercepat pengembangan industri energi terbarukan sekaligus menarik investasi manufaktur berteknologi tinggi.
Pemerintah juga menilai kawasan Batam, Bintan, dan Karimun memiliki posisi strategis karena dekat dengan Singapura dan telah memiliki infrastruktur kawasan industri.
Sejumlah proyek PLTS skala besar bahkan telah direncanakan di Kepulauan Riau untuk memasok listrik bagi industri domestik sekaligus kebutuhan ekspor, yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi hijau di kawasan.
(fik/wdh)
