“Artinya apa orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Jadi ini juga mungkin jari-jari yang terlalu pintar memainkan kata-kata bahwa seolah-olah kita krisis batu bara itu mohon maaf Pak itu nggak benar,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menyatakan sedang menyiapkan aturan berupa Keputusan Menteri (Kepmen) yang mewajibkan produsen batu bara untuk memasok kebutuhan domestik terlebih dahulu, baru setelahnya diizinkan untuk mengekspor.
“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batu bara yang kita hasilkan memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri sisanya baru kita ekspor. Kalau tidak karena batu bara itu barang milik negara Pak bukan barang bukan barang milik perusahaan,” ujar dia.
Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo menyatakan pasokan batu bara untuk PLTU milik perseroan dan independent power producer (IPP) dalam kondisi memadai hingga Agustus 2026, usai PLN mengamankan kontrak pasokan batu bara sebesar 84 juta ton.
Rizal menyatakan PLN telah mendapatkan kepastian stok tersebut dari delapan pemasok, antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam
"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton. Artinya ini cukup sampai dengan bulan Agustus akhir nanti, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan bahwa sebelum Lebaran batu bara sudah akan sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit kedepan bisa diatasi," kata Rizal kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan PLN juga sedang mengamankan sekitar 40 juta ton batu bara yang bakal dimanfaatkan selepas Agustus 2026.
Dengan demikian, total kebutuhan batu bara untuk sektor kelistrikan sepanjang tahun ini mencapai 124 juta ton.
"Iya, itu kan yang besar-besar, sisanya 40 juta metrik ton. Itu nanti kita akan bahas kembali, tetapi insyallah sampai Agustus aman," ungkap Rizal.
Lebih lanjut, Rizal menduga penambang batu bara pada awal tahun ini sempat menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah sebelum akhirnya memasok hasil galiannya ke PLN.
Selain itu, dia menduga faktor cuaca buruk juga sempat menjadi penghambat bagi penambang untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN tersebut.
"Enggak ada [potensi blackout], aman," kata dia menegaskan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM meminta perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN untuk menyetor 75 juta ton batu bara DMO.
Setoran DMO perusahaan tambang PKP2B generasi I dan BUMN itu bakal menambal kebutuhan batu bara domestik sepanjang semester I-2026.
“PKP2B generasi I sama BUMN harapannya 75 juta ton,” kata Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Tri mengatakan pasokan DMO awal itu bakal menopang kebutuhan batu bara PT PLN pada paruh pertama tahun ini. Keputusan itu diambil gegara perusahaan batu bara pemegang PKP2B generasi I dan BUMN tak mendapat pemotongan RKAB.
Tri menegaskan kementeriannya tidak bakal memotong RKAB yang diajukan perusahaan pemegang PKP2B generasi I dan BUMN pemegang IUP dalam RKAB 2026.
“Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan untuk PLN,” kata Tri.
Sekadar catatan, pemerintah berencana memangkas kuota produksi batu bara nasional menjadi hanya 600 juta ton tahun ini, anjlok 190 juta ton dari realisasi tahun lalu yang menembus 790 juta ton.
(ain)
