Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi III DPR memang kerap menggelar RDPU berkaitan dengan kasus-kasus viral di media sosial. Mereka mengklaim hal ini sebagai bagian dari tugas DPR untuk memastikan kinerja mitranya yaitu penegak hukum berjalan dengan adil. Selain itu, DPR mengklaim punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses hukum berpegang pada KUHAP dan KUHP baru yang berlaku sejak 3 Januari lalu.

(dov/frg)