Selain itu, guna memastikan semua sistem berjalan dengan baik dan tidak terjadi pemborosan sekala lanjutan, pemerintah mewajibkan proses audit teknologi secara ketat. Semua instansi dituntut untuk menyampaikan hasil evaluasi belanja TIK pada tahun sebelumnya, termasuk bukti respons perbaikan.

Mekanisme tersebut untuk memastikan pengelolaan sistem dan data pemerintah selalu terjaga keamanannya dan patuh terhadap aturan. Meutya berharap sejumlah langkah tata kelola ini bisa mengubah kebiasaan bekerja yang terkotak-kotak atau silo menjadi pemerintahan yang utuh dan efisien.

“Upaya ini butuh koordinasi, kemauan, keterbukaan, dan kolaborasi aktif dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tandas dia.

(wep)