Menurut Todotua, di Vietnam siklus investasi lebih banyak dihabiskan pada tahap konstruksi, sementara di Indonesia waktu realisasi proyek masih tersita pada proses awal, terutama perizinan.
“Kalau di Vietnam mungkin cycle investasi adalah masa waktu konstruksi itu sendiri, sedangkan di negara kita memang to be honest cycle investasi ini kita masih relatif mungkin 4 tahun 5 tahunan.” kata Todotua
Dia menegaskan kondisi tersebut berdampak langsung pada kecepatan eksekusi investasi yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Karena disitu salah satu ada kontribusi daripada pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi itu tidak bisa tereksekusi secara cepat.” sebutnya.
BKPM menilai reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi langkah kunci untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Penerapan skema fiktif positif melalui service level agreement diharapkan mampu mempercepat proses perizinan sehingga momentum bisnis tidak hilang akibat lamanya waktu pengurusan izin.
“Banyak terjadi itu. Nah ini persoalan-persoalan begini. Jadi memang kita harus melakukan reformasi terhadap itu.” katanya
(ell)
