Politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta industri perbankan nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan (volatile food) dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.
“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” lanjut Misbakhun.
Selain itu, dia juga menyoroti kelancaran distribusi logistik serta pengawasan terhadap praktik spekulasi pasar sebagai aspek yang tidak boleh diabaikan. Stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan, menurutnya, turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadhan.
“Stabilitas harga bukan sekadar angka statistik. Ini soal ketenangan masyarakat dalam beribadah dan menyambut hari raya. Kalau ekonomi stabil, perputaran usaha di daerah juga bergerak dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan,” kata dia.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Misbakhun memastikan DPR akan menjalankan peran pengawasannya dengan memantau secara intensif perkembangan harga, likuiditas, dan efektivitas kebijakan hingga puncak Idul Fitri.
(lav)
