Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, mengatakan pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional menjelang momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.

Dia memandang momentum ini sebagai fase krusial yang menuntut kesiapan instrumen fiskal dan moneter secara terkoordinasi dan presisi.

“Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Menurut Misbakhun, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan. Sehingga tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.

“Hal yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.