Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah menyelesaikan draf laporan pada akhir Januari 2026. Rencananya, laporan yang berisi rekomendasi reformasi terhadap Polri tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Dia mengklaim laporan tersebut juga bisa berisi beberapa alternatif kebijakan yang bisa dipilih oleh Kepala Negara. Namun, tak menutup kemungkinan Prabowo dapat mengambil pandangan lain berdasarkan masukan yang ada. 

"Isu-isu teknis yang bersifat internal seperti mekanisme promosi, mutasi, rekrutmen, pendidikan, dan kepangkatan tidak seluruhnya akan dimuat dalam laporan kepada Presiden, karena hal tersebut lebih menjadi ranah internal Kepolisian," ujar Yusril dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/1/2026). 

Dia menjelaskan, hingga saat ini Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Komisi telah mendengarkan paparan dari Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang fokus pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal. Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan, karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 

Menurut dia, reformasi tersebut juga berkaitan erat dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang menuntut berbagai penyesuaian dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.