Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Kehutanan menyatakan membutuhkan anggaran sebesar Rp153,78 triliun untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 12 juta hektare (ha) selama sembilan tahun ke depan hingga 2034. Hal itu dilakukan dalam rangka penghijauan kembali atau reforestasi agar berdampak langsung bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

“Pendanaan [rehabilitasi hutan dan lahan ] RHL dibutuhkan anggaran ideal kurang lebih Rp153,78 triliun selama sembilan tahun hingga 2034 dengan rata-rata rehabilitasi per tahun seluas 1,3 juta ha,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Senin (19/1/2026). 

Rohmat memerinci 12 juta ha lahan kritis tersebut terdiri dari 6,3 juta ha di dalam kawasan hutan dan seluas 5,7 juta ha di luar kawasan hutan. Dia menyebut rehabilitasi dilakukan secara bertahap dan prioritas di berbagai wilayah strategis berdasarkan dalam peta lahan kritis nasional.

Terkait dengan pendanaan rehabilitasi per tahun dilakukan seluas 1,3 juta ha dengan anggaran sebesar Rp17,08 triliun per tahun yang bersumber dari APBN dan APBD maupun pendanaan lain di antaranya kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, kewajiban rehabilitasi DAS, PBPH restorasi ekosistem dengan skema karbon dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Dalam kesempatan tersebut, Rohmat juga meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan RHL dilakukan gotong royong oleh semua pihak, termasuk kementerian dengan anggaran masing-masing.