Bloomberg Technoz, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempolitisasi kasus suap  ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disampaikan, usai KPK memeriksa dua politikus PDIP sebagai saksi yaitu Nyumarno dan Ono Surono.

Politisi PDIP Guntur Romli menyatakan sejatinya PDIP menghormati proses hukum yang berjalan di KPK tersebut. Akan tetapi, dia menduga terdapat aksi politisasi dalam penanganan kasus yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang—yang juga kader PDIP.

“PDI Perjuangan menghormati proses hukum, tapi kami mencium politisasi kasus ini, sebagaimana telah terjadi kriminalisasi terhadap Sekjen kami Pak Hasto dan kasus lain seperti Ibu Ira [kasus ASDP] oleh KPK,” kata Guntur melalui pesan singkat, Sabtu (17/1/2026).

Dia menegaskan kasus yang menjerat Ade tersebut tidak mengatasnamakan partai, namun menjerat pribadi Ade selaku Bupati Bekasi. Menurut dia, politisasi tersebut dilakukan gegara PDIP belakangan vokal menolak rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD.

“Kasus Ade Kunang adalah kasus pribadi, tapi mau dipolitisasi ke partai, karena PDI Perjuangan kokoh menyatakan sebagai politik penyeimbang dan menolak pilkada via DPRD,” ungkap Guntur.