Faktor lain yang tak kalah penting adalah struktur hukum. Agus menilai, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public Private Partnership/PPP) atau Build Operate Transfer (BOT) harus mengikuti praktik terbaik internasional. Struktur hukum yang dimodifikasi dan tidak lazim justru membuat investor enggan masuk.
"Terus di Indonesia yang khas, struktur hukumnya tidak jelas atau tidak sesuai best practice," jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya kepastian pembayaran dalam sejumlah proyek. Menurutnya, proyek yang sudah berjalan sekalipun tetap berisiko jika skema pembayaran tidak jelas dan tidak terjamin.
Dalam konteks ini, Agus menekankan peran APBN dan Danantara seharusnya difokuskan sebagai katalis, bukan mengambil alih porsi swasta. Pemerintah, kata dia, perlu berperan dalam menurunkan risiko (de-risking) dan memperkuat tahap persiapan proyek.
"Jadi Danantara maupun pemerintah, jangan ambil alih porsinya swasta. Tapi dia harus jadi katalis yang membuat de-risking dan juga preparation, sehingga nanti pemodal besar akan bisa masuk. Tetapi jangan sampai Pemerintah atau Danantara mengambil alih porsi swasta," terangnya.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat berperan dalam penyusunan studi kelayakan, Front-End Engineering Design (FEED), hingga skema Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Selain itu, dukungan dapat diberikan melalui Viability Gap Fund bagi proyek yang kurang layak secara finansial, atau skema Availability Payment untuk proyek strategis.
Agus juga mengingatkan agar skema risk sharing atau pembagian risiko maupun penjaminan pemerintah tetap memiliki batas, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan bagi negara.
"Akhirnya modal besar akan masuk, dan swasta juga hidup," pungkasnya.
(lav)
