Laporan Nikkei Asia menyebutkan bahwa pembatasan pengiriman produk logam tanah jarang dari China ke Jepang kini mulai merambah ke sektor sipil. Pejabat di China dilaporkan menolak izin pengiriman bagi beberapa perusahaan, sementara proses peninjauan aplikasi lainnya memakan waktu lebih lama dari biasanya.
Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait pertemuan di Washington maupun laporan i tersebut.
Di sisi lain, Beijing menepis tuduhan bahwa mereka menggunakan logam tanah jarang sebagai "senjata." Lu Yaodong, Wakil Direktur Institut Studi Jepang di Chinese Academy of Social Sciences, dalam artikel di Global Times menyebut klaim Jepang tersebut menyesatkan. Menurut Lu, langkah China merupakan respons terhadap upaya "remiliterisasi" Jepang.
China masih menjadi pemasok dominan logam tanah jarang di dunia. Tahun lalu, Beijing menggunakan kontrol ekspor ini untuk melawan tarif hukuman dari pemerintahan Trump.
Meski Presiden Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping telah mencapai gencatan senjata perdagangan pada Oktober lalu—termasuk kesepakatan untuk mengakhiri pembatasan ekspor logam tanah jarang—Washington tetap mengejar kebijakan untuk memutus ketergantungan pada China. Hal ini khususnya berlaku pada magnet logam tanah jarang yang digunakan luas dalam produk konsumen, otomotif, hingga elektronik.
Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro memprediksi bahwa terobosan industri Amerika akan membantu meningkatkan produksi domestik dan menghapus dominasi pasar China.
Jerman juga memberikan sinyal ingin berperan besar dalam pencarian pasokan alternatif ini. Wakil Kanselir sekaligus Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil, sebelum bertolak ke AS, menyatakan bahwa negaranya terbuka untuk melakukan "tindakan bersama" dengan mitra internasional.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok dan memastikan akses terhadap bahan baku yang sangat kritis bagi sektor manufaktur Jerman.
(bbn)
