"Ditambah dengan pendapatan asli daerah, ditambah dengan berbagai macam berapa yang kecil-kecil lagi maka total pendapatan daerah itu Rp1.288 triliun," ungkapnya.
Dari sisi belanja, total belanja daerah 2025 diperkirakan mencapai Rp1.246,6 triliun atau turun 8,6% dibandingkan realisasi 2024 sebesar Rp1.363,9 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja lainnya yang menyusut 20,9% dari Rp305,5 triliun menjadi Rp241,7 triliun.
Belanja modal juga mengalami kontraksi signifikan sebesar 19,4% dari Rp222,3 triliun pada 2024 menjadi Rp179,3 triliun pada 2025. Selanjutnya, belanja barang dan jasa turun 6,7% dari Rp396,5 triliun menjadi Rp369,9 triliun. Berbeda dengan pos lainnya, belanja pegawai justru meningkat 1,7% dari Rp439,6 triliun menjadi Rp455,8 triliun.
Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, APBD 2025 diproyeksikan mencatat surplus sebesar Rp41,7 triliun. Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp81,3 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14,2 triliun, sehingga menghasilkan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.
Surplus dan pembiayaan tersebut mendorong perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 mencapai Rp108,7 triliun.
"Artinya ada peningkatan dibandingkan akhir tahun 2024 yang angkanya sekitar Rp83 triliun," jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Suahasil mengimbau kepada pemerintah daerah untuk segera membelanjakan sisa lebih anggaran tersebut pada awal 2026 guna mendorong stimulus perekonomian daerah.
Ia memperkirakan sekitar sepertiga sisa lebih anggaran berada di Pulau Jawa, sementara sekitar 20%–25% tersebar di wilayah Sumatra.
"Namun kita ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan. Secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," pungkasnya.
(lav)
