Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana menggelontorkan anggaran belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp692,9 pada 2026. Angka ini merosot Rp171 triliun atau 19,8% dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai Rp864,1 triliun. 

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto malah menambah alokasi belanja untuk pemerintah pusat sebesar Rp486 triliun atau 18,2% menjadi Rp3.149 triliun pada 2026, dari target akhir 2025 yang sebesar Rp2.663 triliun. Lonjakan belanja pemerintah pusat terjadi seiring meningkatnya jumlah kementerian/lembaga menjadi lebih gemuk dalam Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rencana belanja TKD dan pemerintah pusat itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 atau UU APBN 2026.

Alokasi anggaran untuk daerah itu masih lebih rendah dibanding tahun lalu, meski DPR RI telah menambah nominalnya dibanding usulan awal pemerintah yang hanya Rp649,9 triliun.

"Anggaran TKD tersebut terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp58,51 triliun. DBH terdiri atas DBH pajak; sumber daya alam; dan DBH lainnya seperti DBH perkebunan sawit; serta kurang bayar DBH," demikian tercantum dalam UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).