Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dirangkum dalam tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan pertemuan Dewan HAM PBB pertama tahun 2026 di Jenewa.
Sebelumnya, diberitakan Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di tingkat internasional. Sampai saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, tahun 2009, diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A Ruddyard.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
(ros)
