Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia secara resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 hari ini (8/1/2026), bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, dia pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

"Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan," kata Menteri Luar Negeri Sugiono melalui keterangan persnya.

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan ini baru dibentuk pada 2006 dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antarkelompok kawasan.

Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan program kerja tahunan Dewan HAM PBB dan isu-isu HAM yang menjadi perhatian bersama.