Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengatakan akan mendiskusikan rencana tersebut kepada Menteri Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), terutama terkait dampak aktivitas tersebut.
"Kalau sudah begitu bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya Kementerian UMKM pandangannya seperti apa," jelas Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim terdapat dua perusahaan garmen yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Kedua perusahaan menyiapkan total 125 ribu potong pakaian.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui adanya insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Kepala Negara meminta agar penyaluran pakaian kepada korban bencana dilakukan melalui instansi yang bertanggung jawab.
Dalam perkembangannya, Tito mengatakan pakaian reject batal ekspor akan dikirim ke lokasi bencana di Sumatra pada Senin (22/12/2025), pekan depan.
Dalam jumpa pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025), Tito bahkan mengklaim pengiriman pakaian itu sudah melalui prosedur yang berlaku dan atas seizin Menteri Keuangan melalui jajaran Bea Cukai.
(lav)
