Bloomberg Technoz, Jakarta - Fintech peer to peer (P2P) lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) belum lama ini diketahui kembali melakukan pertemuan virtual dengan Paguyuban Lender DSI.

Alih-alih memberikan kepastian, pertemuan tersebut dinilai mengungkap lebih jauh persoalan tata kelola dan lemahnya pemahaman manajemen atas kondisi keuangan perusahaan yang selama ini menghimpun dana publik dan beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pernyataan resminya, Paguyuban Lender menyoroti sejumlah temuan yang dianggap sebagai "alarm kebakaran" tata kelola. Di antaranya data lender yang tidak akurat, ketidaktahuan direksi terhadap arus kas perusahaan, perubahan ekuitas yang tak dapat dijelaskan, progres penagihan borrower yang nyaris nol, hingga tidak adanya rencana pemulihan yang konkret.

Pertama, DSI mengklaim hanya memiliki Rp3,5 miliar untuk disalurkan kepada sekitar 14.000 lender. Namun data tersebut bahkan tidak dapat diverifikasi karena manajemen mengaku tidak yakin dengan keakuratan database lender mereka sendiri.

"Jadi, bukan hanya jumlah dananya yang kecil, tapi data penerimanya pun tidak jelas. Untuk perusahaan yang wajib rapi, diaudit, diawasi OJK dan sudah bersertifikasi ISO, fakta bahwa mereka tidak tahu data lender-nya sendiri adalah bentuk kelalaian fatal, bahkan bisa disebut malapraktik pengelolaan," jelas perwakilan Paguyuban Lender dalam keterangannya dikutip, Jumat (5/12/2025).