"Kami tidak menginginkan dewan transisi atau pemerintahan revolusioner karena kami tidak ingin Filipina menjadi banana republic," jelas uskup tersebut. "Kami tidak menginginkan junta sipil atau militer, bahkan jika uskup dijanjikan jabatan, bagi kami jelas bahwa politik bukan bidang kami."

Tuduhan bahwa pejabat pemerintah dan kontraktor bersekongkol menggelapkan miliaran peso untuk proyek mitigasi banjir memicu kemarahan di seluruh negeri. Skandal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan merusak sentimen investor terhadap negara Asia Tenggara tersebut.

Marcos merombak Kabinetnya setelah skandal ini terungkap, dan memerintahkan agar para tersangka korupsi segera ditangkap.

(bbn)