Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai Indonesia tidak bisa menggantungkan pemenuhan kebutuhan pabrik pemurnian atau smelter nikel melalui impor dari Filipina imbas keputusan pemerintah untuk memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun ini. 

Penyebabnya, mayoritas bijih nikel Filipina telah terikat kontrak penjualan dengan China dan sisanya sekitar 22—23 juta ton dinilai tidak akan mencukupi untuk menopang kebutuhan produksi smelter nikel di Indonesia.

Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menuturkan kebutuhan smelter nikel hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL) maupun smelter pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) mencapai 380—400 juta ton.

Sementara itu, RKAB nikel yang disetujui untuk periode 2026 hanya sebanyak 260—270 juta ton.

Filipina sendiri sebelumnya merupakan negara eksportir bijih nikel bagi Indonesia untuk menutup selisih antara produksi dan kebutuhan smelter dalam negeri. Namun, turunnya produksi nikel Filipina tahun ini membuatnya tidak akan sanggup menutupi selisih kebutuhan tersebut.