“Untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak karena sebagaimana kita ketahui baik itu korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah semuanya berkaitan dengan hak anak-anak,” ucap dia.
Iman mengatakan kepolisian juga menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum benar-benar memerhatikan hak-hak dari anak tersebut.
Adapun, Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT mengungkapkan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading bukan merupakan teroris, ataupun terafiliasi dengan gerakan dan ideologi menyimpang manapun.
Juru bicara Densus 88 AT, AKBP Mayndra Eka Wardhana menjelaskan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap alat bukti dan keterangan saksi, tidak ditemukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut terkait jaringan teroris pada tingkat global maupun domestik.
“Dan sampai saat ini tidak ditemukan aktivitas terorisme yang dilakukan ABH, jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum,” kata Mayndra dalam kesempatan yang sama.
Mayndra menyatakan tindakan yang dilakukan ABH tersebut dikategorikan sebagai memetic violence daring.
Terkait itu, dia menyatakan dalam senjata mainan atau dummy yang dibawa oleh ABH tertulis sejumlah nama tokoh maupun ideologi yang berkembang di Uni Eropa maupun Amerika Serikat (AS).
Akan tetapi, ABH tersebut dipastikan hanya melakukan peniruan dari sejumlah tindakan tokoh dan ideologi tersebut. Sebab, Densus mendapatkan ketidakkonsistenan antara ideologi-ideologi yang tertulis dalam senjata mainan tersebut dan sejumlah tokoh yang menjadi inspirasi ABH itu.
“Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga dalam analisa Densus 88, kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” ujar dia.
(azr/frg)
