“Nama-nama anggota harus dilengkapi dengan bukti KTP atau NPWP supaya kita tahu bahwa yang disalurkan itu memang orang yang berhak,” ujarnya.
Supratman mengingatkan agar tak ada lagi penyimpangan atau ketidakterbukaan dalam proses penyaluran royalti. Ia meminta seluruh pihak menyerahkan pengelolaan kepada sistem yang kini sedang diperbaiki oleh pemerintah.
“Kalau ada yang menyimpang dalam penyaluran royalti, ya kita minta dibenahi. Sudah, serahin semua, dibagusin sistemnya,” katanya.
Menjawab pertanyaan soal laporan pelanggaran royalti, Supratman tidak menampik bahwa permasalahan seperti itu pernah terjadi.
Namun ia menilai saat ini fokus utama pemerintah adalah menata kelembagaan agar konflik serupa tak berulang.
“Pihak yang ribut selama ini saya tidak mempersoalkan itu. Sekarang kita tata kelembagaannya supaya jangan ribut lagi,” jelasnya.
Pertemuan antara pemerintah, LMK, LMKN, dan komunitas musik menurut Supratman berjalan konstruktif. Ia menyebut semua pihak memberi apresiasi terhadap upaya pembenahan tersebut.
“Syukurnya, semua tadi—LMK, LMKN, dan komunitas musik—bisa memberi apresiasi. Pembicaraan seperti ini penting, dari hati ke hati,” tuturnya.
Ia berharap, melalui sistem baru yang lebih transparan dan digital, distribusi royalti di Indonesia akan berjalan lebih tertib, adil, dan benar-benar berpihak kepada musisi yang berhak menerima.
(lav)
