"Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi, ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan. Jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong," tutur dia.

Dalam survei itu, Purbaya juga menyebut jika KPK menilai beberapa hal yang menjadi sumber risikonya adalah praktik jual-beli jabatan; gratifikasi; hingga adanya upaya intervensi pengadaan proyek.

Dia juga mencontohkan terdapat beberapa kasus itu telah terjadi, seperti wilayah Sorong dan Meranti yang terbukti menyuap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jual-beli jabatan di Bekasi, dan proyek fiktif di Sumatera Selatan.

"Kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat."

(ibn/roy)