Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim kuasa hukum penggugat program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ke Mahkamah Konstitusi (MK) membeberkan tindak lanjut aduan masyarakat atas berbagai masalah.

Hal ini dilakukan seiring penyerahan permohonan gugatan yang dilayangkan sejak 27 Oktober lalu. Pembukaan aduan dilakukan untuk mengetahui persoalan lebih dalam. Laporan yang sudah masuk disebut sudah mencapai 15 aduan.

"Masalah utama dalam aduan saat ini berkaitan dengan infrastruktur dan kepastian gaji SDM yang meresahkan bagi para manajer dan pegawai," ujar Muhammad Saleh, tim kuasa hukum, saat dikonfirmasi Jumat (30/10/2026).

Dari sisi wilayah yang mengadukan keluhan tersebut, kata Saleh, adalah Klaten, Yogyakarta, Purworejo, jakarta, serta Kalimantan Barat.

Mereka sama-sama mengeluhkan pelaksanaan program di wilayahnya yang masih belum kunjung jelas, baik dari infrastruktur, ketidakpastian standar pelayanan, hingga logistik.