Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengusulkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi.

Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Tingkat Menteri Terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dia menjelaskan hal ini dilakukan sebagai langkah strategis tepat sasaran program bantuan sosial serta meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi kedua kartu bantuan sosial tersebut. Menurut dia, Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna. 

“Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh, dan membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini dibangun berbasis tata kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” ungkap Rini dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

Implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif jika ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, pertukaran data atau Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan pembayaran digital atau Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman. Pembangunannya harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness, untuk membangun digital trust.