Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 tentang Bansos Tepat Sasaran.

“Dulu Kementerian Sosial punya data sendiri, DTKS, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah DTSEN yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPS,” kata Gus Ipul usai melaporkan progres program prioritas Kemensos di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (20/9/2025)

Kemensos telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil pemeriksaan, 1,9 juta keluarga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak.

Selain itu, Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa profil rekening penerima bansos. Hasilnya, ditemukan lebih dari 600.000 penerima yang terindikasi bermain judi online (judol) serta sejumlah penerima yang mengaku sebagai anggota DPR, DPRD, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.

“Bagi yang terbukti bermain judol tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali yang sangat membutuhkan, mereka harus melakukan reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang sudah kami siapkan,” ujarnya.