Sekadar catatan, jika RI menambah jatah saham di Freeport sebesar 12%, MIND ID akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 63% dari posisi saat ini sebanyak 51%.
Terkait dengan potensi penurunan dividen yang diterima negara akibat penurunan produksi tambang Freeport, Herry menilai perhitungan biasanya diukur melalui rasio dividen terhadap laba perusahaan.
Walhasil, pemerintah tak serta-merta akan mendapatkan dividen yang lebih rendah imbas gangguan operasional.
Dengan begitu, jika rapat umum pemegang saham (RUPS) memutuskan rasio dividen terhadap laba bersih perusahaan lebih tinggi dari tahun sebelumnya—setelah memperhitungkan rencana investasi — maka pemerintah tetap berpotensi menerima dividen yang meningkat atau setidaknya sama dengan tahun sebelumnya.
Kaji Risiko
Meskipun dividen yang diterima pemerintah melalui MIND ID masih berpotensi lebih besar, rencana penambahan 12% saham Freeport dinilai perlu dipertimbangkan secara matang mengingat bisnis pertambangan memiliki risiko yang besar.
Selain operasionalnya yang berisiko tinggi, bisnis pertambangan dinilai akan menjadi perhatian publik dan negara-negara maju; terutama terkait dengan dampak operasional terhadap kondisi lingkungan.
“Karena itu, perlu dilihat urgensinya. Kalau 51% sudah mayoritas, sebenarnya kan tidak perlu menjadi lebih dari itu. Dengan demikian, pemerintah bisa berbagi risiko dengan pemegang saham lainnya, jika ada potensi masalah atau kebutuhan tambahan modal dari Freeport,” ujar Hery.
Menurutnya, jika penambahan saham tersebut masih dipandang perlu dan dilakukan secara gratis, maka dirinya berharap pemerintah telah menyiapkan mitigasi risiko terkait dengan penambahan modal maupun risiko operasional.
“Kalau hari ini Freeport Indonesia bisa meraih laba puluhan triliun, ke depan belum tentu akan berjalan secara linear, dalam arti laba terus dengan angka yang terus tumbuh secara konstan,” pungkas dia.
Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc. memperkirakan pemulihan operasi tambang emas dan tembaga bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) baru bisa dicapai sepenuhnya pada 2027.
Menurut keterangan resmi emiten tambang berkode FCX di New York Stock Exchange (NYSE) itu, insiden longsoran lumpur bijih atau wet muck membuat infrastruktur pendukung produksi di GBC rusak.
Konsekuensinya, Freeport Indonesia mesti menunda produksi dalam jangka pendek pada kuartal IV-2025 dan sepanjang 2026 dari areal tambang ini.
“Hingga perbaikan selesai dan restart bertahap dapat dilakukan. Tingkat operasi sebelum insiden berpotensi dicapai kembali pada 2027,” tulis Freeport-McMoRan Inc dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).
Menurut laporan Freeport-McMoRan, badan bijih GBC mewakili 50% dari cadangan terbukti dan terduga PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70% dari proyeksi produksi tembaga dan emas hingga 2029.
Insiden longsoran lumpur bijih yang terjadi di blok produksi PB1C itu turut merusak infrastruktur pendukung pada areal produksi lainnya.
“Informasi yang tersedia saat ini belum cukup untuk menyusun estimasi produksi baru,” tulis manajemen Freeport-McMoRan.
Saat ini, PTFI memperkirakan tambang Big Gossan dan Deep MLZ yang tidak terdampak dapat kembali beroperasi pada pertengahan kuartal IV-2025, sedangkan pengembalian operasi bertahap tambang GBC dijadwalkan pada paruh pertama 2026.
Konsekuensinya, penjualan tembaga dan emas PTFI bakal terbatas pada kuartal IV-2025, jauh di bawah estimasi sebelumnya yaitu 445 juta pon tembaga dan 345.000 ounces emas.
Sementara itu, pembukaan kembali kegiatan operasi GBC dimulai di tiga blok produksi di antaranya PB2 pada paruh pertama 2026, disusul PB3 dan PB1S pada paruh kedua 2026 dan PB1C menyusul pada 2027.
“Dalam skenario ini, produksi PTFI di 2026 berpotensi sekitar 35% lebih rendah dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebanyak 1,7 miliar pon tembaga dan 1,6 juta ons emas,” tulis manajemen Freeport-McMoRan.
Adapun, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
(azr/wdh)
