“Tentu dengan penguasaan saham sebesar 63% tersebut, pemerintah yang diwakili oleh MIND ID harus menyediakan anggaran tambahan sesuai porsi sahamnya untuk pengembangan lanjutan potensi cadangan yang ada,” kata Rizal ketika dihubungi, Rabu (24/9/2025).
Pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), diprediksi akan mengeluarkan dana tambahan untuk melanjutkan pengembangan proyek tambang Kucing Liar maupun potensi lainnya yang mungkin ada di sekitar atau di bawah Grasberg Block Cave (GBC).
“Dana tersebut bisa berasal dari ekuitas perusahaan, tambahan modal pemegang saham atau dalam bentuk pinjaman,” terang Rizal.
Tambang Berisiko
Dia juga mengingatkan bahwa operasional tambang Freeport memiliki risiko yang sangat tinggi, sebab tambang emas dan tembaga tersebut berada di bawah tambang terbuka Grasberg yang memiliki bukaan dengan diameter hampir sebesar 5 kilometer (km) dan kedalaman sekitar 1 km.
Lubang bukaan itu, lanjut dia, berpotensi menampung air dalam jumlah yang besar dari air tanah dan hujan yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Hal tersebut dipandang memiliki potensi bahaya yang tinggi, sebagaimana longsor material basah atau wet muck yang terjadi di Grasberg Block Cave (GBC) baru-baru ini.
“Untuk itu mitigasi aksiden harus sangat diperhatikan dan ketat,” ungkap Rizal.
Negosiasi 'Gratis'
Dalam kaitan itu, Rizal mendorong pemerintah menerjunkan tim yang ahli dan menguasai bisnis tambang dalam proses negosiasi penambahan 12% saham Freeport. Dengan demikian, diharapkan akuisisi yang dilakukan bisa secara 'gratis', sebagaimana yang diinginkan pemerintah.
Dia memprediksi skenario akuisisi 12% saham Freeport secara 'gratis' bisa dilakukan pemerintah dengan memberikan kompensasi penambahan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 2061.
“Apalagi kalau penguasaan tambahan saham 12% tersebut bisa didapatkan dengan gratis yang dikaitkan dengan negosiasi perpanjangan izin tambang PT Freeport Indonesia sampai 2061 yang seharusnya habis pada 2041,” tegasnya.
Rizal menjelaskan, secara aturan yang berlaku, IUPK Freeport habis pada 2041 dan setelah itu harus dikembalikan ke negara karena Freeport sudah dua kali melakukan perpanjangan IUPK.
Dengan begitu, kata Rizal, pemerintah juga bisa menguasai seluruh saham Freeport secara gratis, tetapi perlu menunggu IUPK Freeport habis pada 2041.
“Apabila menunggu 2041, maka penguasaan PT Freeport Indonesia sudah tidak memerlukan biaya lagi alias 'gratis',” jelasnya.
Adapun, penambahan 12% saham Freeport tersebut akan membuat kepemilikan negara naik menjadi 63% atau otomatis menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport.
Untuk diketahui, CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengonfirmasi pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 12%, lebih banyak dari rencana sebelumnya sebesar 10%.
Tidak hanya itu, Rosan mengklaim divestasi saham PTFI ke pemerintah melalui MIND ID dilakukan tanpa biaya.
“Free of charge [biaya akuisisi-nya]. Mantep kan, kalau dulu 10% sekarang 12%,” kata Rosan ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Rosan memastikan penambahan saham sebesar 12% tersebut ditarget rampung dalam waktu dekat. Saat ini, pemerintah tinggal menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk memfinalisasi rencana itu.
“Dalam waktu dekat [rampung], sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” tegas Rosan.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan rencana penambahan saham tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dan diarahkan untuk melakukan percepatan proses penambahan saham.
Setelah itu, lanjut Bahlil, ketika proses negosiasi penambahan saham telah rampung, maka IUPK PTFI selepas 2041 akan diperpanjang.
Hingga saat ini Freeport Indonesia mengandalkan tiga tambang yang dimiliki yakni; Grasberg Block Cave yang menghasilkan sekitar 140.000 ton bijih sehari, Deep Mill Level Zone (DMLZ) sekitar 70.000 ton bijih sehari, dan Big Gossan 7.000 ton bijih per hari dengan kadar tembaga yang lebih tinggi.
Adapun, tambang Kucing Liar ditargetkan dapat mulai berproduksi pada 2027 dengan potensi menghasilkan 7 miliar pon tembaga dan 6 juta ons emas per tahun hingga 2041.
Pembangunan tambang bawah tanah itu dilaporkan membutuhkan belanja modal atau capital expenditure (capex) US$500 juta (sekitar Rp8,21 triliun) per tahun.
(azr/wdh)
