Menurut dia, penyidik tetap melakukan proses hukum dengan mengumpulkan kronologi, mekanisme, dan prosedur pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 kuota. Lembaga antirasuah tersebut tengah memeriksa apakah ide atau rencana pembagian kuota tersebut sebesar 50:50 berasal dari Kementerian Agama; atau justru dari para pengusaha travel Haji dan Umroh.

"Oleh karena itu, KPK juga mendalami bagaimana peran ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pihak-pihak baik di asosiasi, di Biro Perjalanan, atau pihak-pihak lainnya," kata Budi.

Sebelumnya, beredar kabar KPK rencananya akan mengumumkan daftar tersangka dalam kasus korupsi kuota haji tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini, kasus tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan umum, atau tanpa identitas tersangka.

(dov/frg)