"Jadi bisa dibayangkan, kalau dipangkas 25% untuk belanja rutin saja tidak akan memadai, pasti Pemda itu akan menaikkan pajak kendaraan, pajak bensin, bahan bakar, kemudian pajak galian, pajak tontonan, pajak reklame, pajak kosan, pajak hotel, dan apapun yang bisa dinaikkan akan dinaikkan, termasuk PBB," jelasnya.
Saran ketiga, melakukan perbaikan manajemen utang. "Di saat kita kesulitan menerbitkan hutang, kenapa SAL [Saldo Anggaran Lebih] kita Rp600 triliun? Itu kan sebenarnya akumulasi hutang berlebih, yang uangnya terdistribusi ke mana-mana, dan itu bukan uang gratis, itu membayar bunga 6,5-6,8%, karena intinya SAL itu adalah SBN yang diterbitkan secara berlebihan."
Terakhir, Wijayanto menyarankan dilakukannya pemberantasan underground economy harus menjadi prioritas. Berdasarkan studi EY Global, ekonomi bawah tanah Indonesia mencapai 23,6% dari PDB, atau hampir seperempat total ekonomi nasional. Dia berpandang apabila hal tersebut bisa dikonversi menjadi ekonomi legal, dengan tax ratio 10% saja, maka potensi pajak negara bisa mencapai Rp500 triliun.
"Jadi kalau underground ekonomi ini eksis, maka produsen-produsen yang beroperasi secara legal itu akan mati. Karena yang underground memproduk sesuatu yang sama, di environment yang sama, kemudian mereka tidak membayar berbagai kewajiban," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada Senin (8/9/2025) menggantikan Sri Mulyani.
"Mengangkat Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan 2024-2029 masing-masing Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan," ungkap Prabowo di Istana Negara.
(lav)
