"Seperti tadi, pembentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal UU perampasan aset, misalnya karena pembuatan UU adalah DPR dan pemerintah, serta tadi untuk pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR," ujar dia.

(dov/frg)